Wajib Pajak Kriteria Tertentu Dapat Ajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan, Apa Syaratnya?
JAKARTA, DMTAX – Dalam hal SPT Tahunan dan/atau SPT Masa menunjukkan pajak lebih bayar, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak tersebut. Pasal 17C ayat (2) UU KUP mengamanatkan bahwa DJP dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan […]
Airlangga: Tarif PPh Final UMKM Tetap 0,5% Hingga 2029
JAKARTA, DMTAX – Pemerintah memastikan seluruh wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% hingga 2029. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ketentuan ini berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah, kata Airlangga, menyiapkan revisi PP 55/2022 sebagai dasar hukum perpanjangan […]
Menkeu Berikan Tambahan Insentif untuk Pembelian Rumah Baru dan Siap Huni, Cek Ketentuannya!
JAKARTA, DMTAX – Kementerian Keuangan kembali memberikan dorongan bagi sektor perumahan dengan melakukan stimulasi daya beli masyarakat melalui instrumen insentif PPN DTP atas rumah tapak atau satuan rumah susun. Melalui PMK 60/2025, pemerintah menawarkan insentif PPN DTP sebesar 100% atas bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan harga jual maksimal properti yang dapat memperoleh fasilitas […]
Pajak Minimum Global Efektif Berlaku, DSAK IAI Amandemen PSAK 212
JAKARTA, DMTAX – Per 1 Desember 2023 lalu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan perubahan terhadap PSAK 212 yang mengatur terkait pajak penghasilan. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perlakuan akuntansi terhadap pajak tangguhan yang timbul akibat penerapan aturan pajak minimum global yang diinisiasi melalui BEPS Pillar II. “Amandemen PSAK 212 (SAK […]
Menteri Keuangan Purbaya diminta DPR Hentikan Komentari Kementerian Lain
JAKARTA, DMTAX – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan kebiasaan mengomentari kebijakan kementerian lain. DPR menilai langkah ini penting agar komunikasi politik lebih terjaga dan tim ekonomi pemerintah dapat bekerja lebih solid. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar […]